Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Gabriel Almod dan Sidney Verba




375.13 Kb.
НазваGabriel Almod dan Sidney Verba
Сторінка4/5
Дата конвертації18.01.2013
Розмір375.13 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

a. Pembukaan Alenia ke IV UUD 1945,

Pada kalimat yang menyatakan “…Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

b. Pasal – Pasal UUD 1945

      • Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

      • Bab dan pasal yang memuat badan atau lembaga perwakilan rakyat yaitu Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 2 ayat 1, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 19 – pasal 22 D,

      • Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22 E.



3. Landasan Operasional

Landasan Operasional pelaksanaan Demokrasi Pancasila meliputi : Ketetapan MPR yaitu

1. Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

2. Tap MPR No. I/MPR/1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 1999 dan 2004 tentang Tata Tertib MPR di dalam Bab dan Pasalnya memuat mekanisme dan syarat sahnya pengambilan keputusan sesuai dengan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat
4. Prinsip Demokrasi Pancasila

Secara ideologi maupun konstitusional, asas Demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila sbb :

  1. Prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

  2. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban

  3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain dan pemerintah

  4. Prinsip mewujudkan keadilan sosial

  5. Prinsip pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat

  6. Prinsip mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

  7. Prinsip menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional


5. Pemilihan Umum
Sarana politik untuk untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu), rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat berhak menetukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (hasil amademen) menyebutkan “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD “. Pasal ini mengandung arti bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil di Majelis Permusyawaratan Rakyat (majelis) sehingga majelis itu betul-betul sebagai penjelmaan rakyat.
Pada Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan : pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak azasi politiknya. Adapun kehendak azasi politik yang dimaksud adalah :

  1. untuk memilih dan mendukung anggota legeslatif

  2. adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan ekskutif melalui pemilihan langsung dalam jangka waktu tertentu ( 5 tahun)

  3. rakyat melalui perwakilannya dapat secara periodik mengontrol atau mengawasi jalannya ekskutif


NO

PERTANYAAN

JAWABAN

1.

Bandingkan pelaksanaan demokrasi masa Orla, Orba & Reformasi





2.

Jelaskan pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH !




3.

Sebutkan dasar hukum Demokrasi Pancasila yang terdapat dalam bab dan pasal UUD 1945 !




4.

Sebutkan 5 dari 7 prinsip Demokrasi Pancasila






5.

Deskripsikanlah pemilu di Indonesia menurt UU. No. 10 Tahun 2008 !







D. Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari


  1. Sistem Politik Demokrasi Pancasila


Makna demokrasi Pancasila pada dasarnya merupakan perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur secara melembaga. Hal ini berarti, keinginan rakyat dapat tersalurkan baik dalam lembaga sufra struktur politik (lembaga negara), maupun dalam infra struktur politik (partai politik, organisasi massa, dan media politik lainnya).
Demokrasi Pancasila tidak hanya meliputi bidang pemerintahan atau politik saja (demokrasi dalam arti sempit), melainkan juga demokrasi yang meliputi bidang lainnya (dalam arti luas), seperti : sosial dan ekonomi. Jadi demokrasi dalam arti luas meliputi politik, ekonomi dan sosial.
Sistem politik Demokrasi Pancasila, merupakan sistem politik yang harus menghargai nilai-nilai musyawarah. Oleh karena itu, kita pun harus memahami tentang tata cara bermusyawarah tersebut. Agar tata cara bermusyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar maka kita harus mengetahui aturan bermusyawarah sebagai berikut :

    1. mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat

    2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

    3. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan

    4. musyawarah harus meliputi semangat kekeluargaan

    5. dengan itikad baik dan penuh rasa tanggug jawab dalam menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah

    6. musyawarah dilakukan dengan akal sehat disertai hati nurani yang luhur

    7. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.




  1. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari


Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tiada lain merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dalam lembaga atau organisasi non formal atau kemasyarakatan sampai pada lembaga atau organisasi formal atau lembaga negara.
Adapun tata cara musyawarah dalam berbagai kehidupan harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

    1. musyawarah bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

    2. setiap putusan yang diambil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila

    3. setiap peserta musyawarah memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya

    4. hasil setiap musyawarah atau putusan baik berdasarkan musyawarah mufakat ataupun dengan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan itikad baik

    5. apabila cara nusyawarah mufakat mengalami jalan buntu, maka putusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak (vooting)


Adapun tata cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (vooting), dalam Demokrasi Pancasila harus dengan persyaratan sebagai berikut :

    1. jika jalan musyawarah mufakat sudah ditempuh secara maksimal, namun tidak pernah mencapai mufakat

    2. keputusan tersebut harus diambil

    3. karena terbatasnya waktu

    4. harus ada kesepakatan sahnya pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Seperti, pada pasal 37 UUD 1945, atau ditentukan pada waktu sidang sedang berlangsung ( seperti : sidang dihadiri separoh lebih anggota (quorum) dan disetujui separoh lebih anggota yang hadir)


Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang menjadi tugas utamanya bukanlah kehadiran dan persetujuannya dalam bermusyawarah, melainkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan setiap hasil keputusan. Dalam setiap bermusyawarah bukan hanya setuju dalam pengambilan keputusan, namun keaktifannya berbicara dalam menyumbangkan saran, sanggahan dan pendapatnya dalam musyawarah.
Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap pengambilan keputusan sebagai berikut :

    1. legowo atau lapang dada, setiap peserta musyawarah harus sadar menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan sepenuh hati

    2. religius, setiap hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa

    3. tenggang rasa, dalam bermusyawarah setiap peserta harus mau mendengarkan dan menghormati setiap pembicara walaupun kurang berkenan dalam hati

    4. keadilan, setiap hasil musyawarah harus betul-betul menjadi keputusan bersama walaupun dengan suara terbanyak

    5. kemanusiaan, hasil keputusan tetap menjunjung tinggi harkat martabat manusia




  1. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia


Setiap warga negara Indonesia diharapkan menunjukkan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai perilaku budaya Demokrasi Pancasila. Berikut ini merupakan sikap positif warga negara dalam perilaku budaya demokrasi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari :

  1. melaksanakan hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilu dan menjauhkan diri dari sifat golput (golongan putih artinya tidak ikut memilih dalam pemilu)

  2. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan

  3. menyukseskan pemilu yang luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)

  4. mentaati hukum

  5. setiap keputusan diambil dengan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama

  6. saling mendukung setiap usaha pembelaan negara

  7. saling menghormati kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan-Nya itu


Peranserta warga negara dalam memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, diantaranya dengan menjunjung tinggi budaya Demokrasi Pancasila yang meliputi semangat :

  1. kebersamaan

  2. kekeluargaan

  3. keterbukaan

  4. kebebasan yang bertanggung jawab

  5. keadilan


Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, diantaranya :

  1. menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

  2. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan

  3. menjunjung tinggi sistem hankamrata dalam pembelaan negara

  4. menjunjung tinggi hak azasi manusia dengan segala aspeknya

  5. menjunjung tinggi keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan

  6. mengutamakan musyawarah mufakat


NO

PERTANYAAN

JAWABAN

1.

Deskripsikanlah nilai yang seharusnya dihargai dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila ?





2.

Deskripsikanlah pelaksana-an demokrasi Pancasila dalam bentuk tata cara bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari menurut prinsip demokrasi !





3.

Bagaimanakah perilaku budaya demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari ?








BAB III
KETERBUKAAN DAN KEADILAN
A. Keterbukaan

1. Makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Setelah Mahasiswa yang didukukung oleh segenap lapisan masyarakat menabuh gendrang reformasi secara bersama-sama untuk menuntut adanya perbaikan segala sektor kehidupan, maka pemerintah Orde Baru menjadi gentar dan ciut nyalinya, karena seolah-olah peristiwa Orde Lama terulang kembali sewaktu mahasiswa yang didukung segenap lapisan masyarakat bergerak turun kejalan menyuarakan aspirasi rakyat dan menuntut perbaikan disegala aspek kehidupan yang waktu itu sangat merosot sekali keadaannya, karena inflasi sampai enam ratus prosen, rakyat kecil banyak yang kelaparan, harga barang membumbung tinggi dan tak terkendali, teror dimana-mana, pokoknya suasana waktu itu sangat chaus sekali. Disektor pemerintahan korupsi, kolosi, nepotisme sangat meraja lela, hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, pejabat, keluarga dan kroninya seolah-olah kebal hukum dan hukum menjadi mainannya, lembaga penegak hukum tidak lagi merdeka dalam melaksanakan tugasnya melainkan menjadi alat pemerintah untuk dapat melanggengkan kekuasaannya
Makna yang terkandung dari keterbukaan adalah kepercayaan, oleh karena jagalah kepercayaan itu sebaik-baiknya. Bagi pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat haruslah menjaga kepercayaan yang telah diberikannya itu sebaik-baiknya dengan jalan menyelenggarakan negara secara terbuka dan jujur
2. Pengertian Keterbukaan
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W. J. S Poerwadarminta menyebutkan keterbukaan adalah “ hal terbuka “ ; perasaan toleransi.
Menurut UU. No. 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan keterbukaan adalah siap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara
Keterbukaan sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam organisasi yang terkecilpun haruslah memiliki azas keterbukaan agar ada kepercayaan dari yang dipimpin dengan pemimpinnya. Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati, adil, menerima pendapat orang lain, memaafkan orang lain dengan lapang dada, bertoleransi, tatwamasi, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan yang dikatakannya (tri kaya parisudha).


3. Ciri-Ciri Keterbukaan
Keterbukaan memilki ciri-ciri sebagai berikut :

      • adanya hubungan yang harmonis atau sikap toleransi

      • adanya ketertiban dan keteraturan

      • adanya rasa penuh tanggung jawab pada tugas dan pada Tuhan

      • bersedia jadi saksi

      • bersedia diperiksa apabila ada indikasi penyimpangan

      • adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban)


4. Landasan Keterbukaan
Landasan hukum dari penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah:

a. Undang-Undang Dasar tahun 1945

Pasal 7 A UUD 1945 menyebutkan antara lain : Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan lainnya

      1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

      2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


5. Azas Umum Keterbukaan
Azas umum dalam penyelenggaraan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas
B. Keadilan
1. Pengertian Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil yang berarti :

    • sesuai dengan apa adanya, seperti memberikan sesuatu kepada orang lain/seseorang karena memang haknya

    • tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah, seperti memperlakukan seseorang dengan penuh bijaksana dan tidak sewenang-wenang

    • melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku


Menurut Pancasila adil dapat diartikan :


    • Adil itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain

    • Adil itu suatu sikap yang tidak suka menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi juga tidak membiarkan kesalahan diri sendiri


Jadi keadilan adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan dan dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan kepada norma-norma yang di dalamnya termasuk norma hukum.
2. Macam-Macam Keadilan
1   2   3   4   5

Схожі:

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconEn vísperas de Navidad, Gabriel y Roseli, llegan a Río para encontrar al padre de Gabriel, que lo abandonó años atrás. La travesía de ellos en la ciudad, los

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconStandar Kompetensi : Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconSenarai peserta bagi taklimat peraturan kewangan untuk peperiksaan perkhidmatan pentadbiran brunei (B. A. S) Dan pegawai-pegawai kerajaan dalam tanggagaji b3, B2 eb3 dan b2

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconSapphire dan Conor tak bisa melupakan petualangan mereka di Ingo, dunia bawah laut yang misterius dan begitu memikat. Mereka ingin bertemu lagi dengan

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconKegiatan Bimbingan Belajar dan Beastudi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa-siswi kelas 3 sma atau yang sudah lulus sma dan akan menghadapi

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconGabriel Timar

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconProfesor Timohe Gabriel, Colegiul National “G. Ibraileanu” Iasi

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconProfesor Timohe Gabriel, Colegiul National “G. Ibraileanu” Iasi

Gabriel Almod dan Sidney Verba iconThe Dan Shomron Center

Gabriel Almod dan Sidney Verba icon                                      1 июля 12 августа 2012
Основанный в 1596 г., Sidney Sussex, является коллегией Кембриджского Университета и расположен в самом центре этого потрясающего...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка